Skandal Kekerasan Seksual yang Melibatkan Mangaka Jepang
Skandal besar tengah melanda perusahaan penerbit Jepang, Shogakukan. Shoichi Yamamoto, salah satu mangaka yang karyanya diterbitkan, tersandung kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Skandal ini menimbulkan reaksi luas dari publik dan memicu pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pelaku yang memiliki catatan hukum.
Mangaka Joujin Kamen Ternyata Sama dengan Mangaka Daten Sakusen
Pada Kamis (27/2/2026), departemen editorial aplikasi Manga ONE mengumumkan penghentian distribusi manga Joujin Kamen. Mereka juga meminta maaf terhadap pembaca maupun ilustrator yang bekerja sama dengannya. Ternyata, mangaka atau pengarang manga tersebut adalah Shoichi Yamamoto, sosok yang juga mengerjakan manga populer Daten Sakusen.
Yamamoto, yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai guru, dituding melakukan grooming hingga berhubungan seksual dengan muridnya yang di bawah umur pada 2016. Yamamoto yang lebih tua 30 tahun dari korban juga disebut menghukum muridnya itu dengan tindakan seksual, seperti memakan dan mengoleskan kotoran di wajah korban hingga mengambil fotonya saat berhubungan seks atau di tempat terbuka dalam keadaan tanpa busana.
Shoichi Yamamoto Masih Bisa Bekerja Meski Digugat
Manga Daten Sakusen buatan Shoichi Yamamoto berhenti dipublikasikan, namun hanya sampai Maret 2020. Ia didenda atas pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Pornografi Anak dan hanya membayar 200 ribu Yen. Setelah itu, pihak korban mengklaim pada 2021 Yamamoto sempat berusaha mengajak berdamai dengan uang sebesar 1,5 juta Yen atau sekitar Rp162 juta, tapi ditolak.
Pada Juli 2022, korban menggugat Yamamoto secara perdata. Meski manga Daten Sakuksen tamat di Manga ONE sejak Oktober 2022, ternyata Yamamoto masih menulis manga untuk Shogakukan dengan nama pena baru, yaitu Ichiro Hajime.
Akhirnya, pada 20 Februari 2026, gugatan tersebut menghasilkan putusan bahwa Shoichi Yamamoto harus membayar kerugian sebesar 11 juta Yen atau sekitar Rp1,2 miliar. Pengadilan menyebutnya bertanggung jawab karena telah menyebabkan PTSD terhadap korban usai mengeksploitasinya saat masih di bawah umur.
Respons Para Mangaka Usai Skandal Shoichi Yamamoto
Skandal ini menjadi tamparan berat bagi industri manga Jepang. Banyak pihak menyoroti Shogakukan dan departemen editorial-nya. Masyarakat mempertanyakan mengapa seseorang dengan catatan pelanggaran hukum tidak mendapat konsekuensi di bawah naungan mereka. Bahkan, muncul asumsi bahwa perusahaan berusaha menutupi skandal tersebut.
Mangaka ONE yang sukses lewat ONE PUNCH MAN turut buka suara. Lewat X (Twitter) ia mengunggah komentarnya. "Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bisa secara lantang mengutuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tentu saja, saya akan menunggu para pihak yang terlibat untuk mengungkapkan detailnya kepada publik. Saya juga akan mendukung Shogakukan jika mereka mengambil langkah tersebut," tulis ONE.
Selain itu, banyak mangaka yang hiatus atau menghentikan penerbitan manga mereka menyusul kasus ini. Warganet menduga ini merupakan salah satu bentuk protes terhadap skandal yang tengah menjadi perhatian ini.
Dampak Skandal terhadap Industri Manga Jepang
Kasus ini memicu diskusi tentang tanggung jawab perusahaan penerbit terhadap pelaku yang memiliki riwayat kejahatan. Banyak penggemar manga merasa kecewa dengan perlakuan Shogakukan terhadap Shoichi Yamamoto, yang meskipun terbukti bersalah, tetap diberi kesempatan untuk terus berkarya. Hal ini memicu pertanyaan tentang etika dan standar penerimaan dalam industri kreatif.
Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan penerbit untuk lebih teliti dalam memilih dan memantau karya-karya yang mereka tawarkan kepada publik. Tidak hanya soal kualitas karya, tetapi juga integritas dan sikap moral dari para kreatornya.
Kesimpulan
Skandal yang melibatkan Shoichi Yamamoto menjadi peringatan penting bagi seluruh industri kreatif, terutama di Jepang. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam dunia seni dan hiburan. Dengan adanya kejadian seperti ini, diharapkan perusahaan penerbit dapat lebih proaktif dalam meninjau ulang kebijakan mereka terhadap kreator yang memiliki riwayat hukum.